Selamat Datang di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar

REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN YANG KOMPREHENSIF DAN MULTISEKTORAL MENUJU INDONESIA SEHAT “Dokter Untuk Bangsa, Berdaulat Bersama Rakyat”

REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN YANG KOMPREHENSIF DAN MULTISEKTORAL MENUJU INDONESIA SEHAT “Dokter Untuk Bangsa, Berdaulat Bersama Rakyat”

 

REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN YANG KOMPREHENSIF DAN MULTISEKTORAL MENUJU INDONESIA SEHAT “Dokter Untuk Bangsa, Berdaulat Bersama Rakyat”

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di Indonesia sangat terkait dengan keberadaan paradigma nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. Pada hakikatnya paradigma nasional merupakan landasan ideal untuk menuju cita-cita nasional. Namun, mengingat paradigma nasional sifatnya sangat normative maka dalam pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa peraturan perundangan yang sifatnya lebih implementatif. Akan tetapi, seringkali peraturan perundangan yang merupakan instrumen dan wujud implementasi dari paradigma nasional disinyalir memuat berbagai kepentingan tertentu yang tidak sesuai lagi dengan arah paradigma nasional dan kebutuhan yang ada sehingga memberikan kecenderungan menjadi sebuah regulasi yang tidak tepat sasaran dan tidak mampu laksana.

Dalam melaksanakan paradigma nasional di sektor kesehatan dibutuhkan instrumen yang lebih implementatif. Prof. F.A Moeloek, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih ”unstructured”. Kondisi ”unstructured” ini disebabkan oleh belum adanya SKN yang terintegrasi antara sistem Jaminan/Pembiayaan Kesehatan (J/PK) dan Pelayanan Kesehatan yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Upaya-upaya untuk mengimplementasikan paradigma nasional dalam bidang kesehatan—baik pada level intrumentasi maupun level praksisnya—sudah dijalankan secara optimal. Namun demikian, harus ada upaya kritis untuk menganalisis lebih lanjut apakah optimalisasi tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat bahwa tujuan nasional bidang kesehatan yang merupakan salah satu unsur untuk memajukan kesejahteraan umum harus jelas arah dan capaian waktunya. Perlu digagas upaya-upaya baru untuk mencapai hal tersebut, misalnya mengembangkan terciptanya paradigma nasional bidang kesehatan yang multisektoral , yang diperlukan untuk menjamin terjadinya suatu pola pikir, pola sikap, dan pola kerja yang dapat menyatu- padukan upaya bersama yang bersifat inter regional (wilayah), inter sektoral, dan multi disiplin. Dengan adanya Paradigma Nasional Bidang Kesehatan diharapkan persoalan-persoalan yang akan menjadi kendala praksis yaitu egosektoral, kesimpang- siuran dalam arah dan tindakan, serta tidak konsisten dengan falsafah yang ada, dapat diatasi.

Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan sektor kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Negara berkewajiban menjamin kesehatan rakyatnya sesuai amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. lkatan Dokter lndonesia (lDl) sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memiliki peran dan tanggung jawab tidak hanya kepada anggotanya namun juga kepada masyarakat. IDI juga merasa perlu berperan aktif melalui berbagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dokter dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan PRO RAKYAT.

Dokter anggota lDl sebagai warga bangsa di mana para pendahulunya ikut aktif dalam gerakan dan perjuangan kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia dan bangsa, serta bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian, dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran lndonesia menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Harapan masyarakat yang begitu tinggi pada profesi dokter ternyata tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Pelaksanaan tugas profesi dokter masih jauh dari konsep ideal yang diinginkan. Pemahaman masyarakat pada profesi dokter yang minim dan terbatas pada hubungan dokter dan pasien seringkali menimbulkan gesekan antara masyarakat dan dokter saat memberikan layanan kesehatan. Keberadaan dokter dalam pelayanan kesehatan seringkali tidak diimbangi dengan fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan lainnya yang memadai sehingga menimbulkan problem dan berpotensi pada layanan kesehatan yang substandar (dibawah standar).

Keberhasilan tugas profesional seorang dokter adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dibebankan pada profesi dokter tapi juga harus didukung penuh oleh pemangku kebijakan, terutama Pemerintah. Apabila negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin kesehatan rakyatnya, sesuai dengan amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, maka tujuan mulia profesi dokter juga mustahil terwujud. “ Dokter Yang Baik akan dapat diwujudkan dalam Sistem Yang Baik pula “

Carut marutnya sektor kesehatan akan menimbulkan potensi konflik antara rakyat dan dokter. Dokter Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia membutuhkan peranan dan keberadaan negara dalam mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti masyarakat lain sehingga dapat bersama-sama menempatkan sektor kesehatan sebagai mainstream pembangunan nasional. Kesehatan harus dilepaskan dari kepentingan atau pencitraan politik penguasa dan harus dikembalikan pada tujuan awal yaitu untuk menyehatkan seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa dalam rangka menghadirkan kesehatan dasar yang berkualitas, diperlukan dokter yang bermutu dalam pelayanannya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem dan proses pendidikan kedokteran yang juga bermutu. Hal ini menunjukkan adanya persoalan akut atau krisis dalam bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara .

IDI juga memandang penting untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan sistem pelayanan kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah, di antaranya :

Pertama: IDI menyatakan dukungan penuh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menyadari bahwa Dokter adalah garda terdepan pelayanan jaminan kesehatan nasional, IDI perlu menyampaikan beberapa catatan :

1. Terkait alokasi pembiayaan untuk obat bagi pasien yang terlalu kecil sehingga menyulitkan bagi dokter untuk memberikan obat dan penanganan terbaik terutama bagi peserta BPJS dari kalangan rakyat miskin.

2. Pelaksanaan JKN masih memerlukan harmonisasi kebijakan dan pengawasan termasuk dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang masih menjadi kendala dalam penerapan program JKN.

3. Sinkronisasi aturan BPJS dengan standar profesi juga harus menjadi perhatian bersama.

Kedua: IDI mendukung penuh program prioritas program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terkait dengan hal tersebut IDI menyampaikan situasi bahwa sarana prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) masih minim terhadap terutama ketersediaan obat, alat kesehatan, dan sarana penunjang lain yang sangat diperlukan Dokter guna menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit yang diderita pasien. akibatnya jumlah rujukan meningkat, padahal kasusnya seharusnya masih bisa di tangani di layanan primer (PPK1).Selain itu juga nilai kapitasi yang masih rendah .

Ketiga : Dukungan pembiayaan kesehatan yang masih di bawah standar pembiayaan profesi Hal ini sangat merugikan masyarakat penerima layanan terutama di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL).

Keempat : Pembebanan pajak alat kesehatan yang sangat tinggi menyebabkan beban biaya di fasilitas kesehatan juga tinggi.

Kelima : Kebijakan masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di sektor kesehatan perlu diikuti dengan uapaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Semuanya permasalahan diatas berujung membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan BPJS, pelayanan substandar, tingginya angka rujukan dan bahkan berpotensi besar meningkatkan hilangnya nyawa manusia yang tidak ternilai harganya. Carut marut ini menjadi realitas yang harus mau diakui dan dibenahi sehingga dokter dapat memberikan layanan sesuai standar layanan medis dan masyarakat tidak dirugikan. Menjaga mutu pelayanan kesehatan dan “patient safety “ merupakan keharusan untuk dapat diwujudkan ..

B. Tujuan Program

a. Tujuan Umum

Menumbuhkan, mengembangkan, dan membina Dokter Indonesia dengan implementasi Paradigma Nasional bidang kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan multisektoral.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan keikutsertaan para dokter untuk berperan aktif untuk berperan aktif sebagai agent of treatment, agent of change, dan agent of development dalam pembangunan bangsa.

2. Menggalang potensi para dokter Indonesia dan potensi masyarakat/swasta dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

3. Mendorong terwujudnya sistem Kesehatan Nasional melalui Implementasi Paradigma Nasional bidang kesehatan melalui restrukturisasi sistem Pelayanan Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran yang komprehensif dan multisektoral.

C. Ruang Lingkup Program

a. Sasaran

1. Para Pimpinan nasional/daerah dan Penyelenggara negara

2. Perusahaan BUMN, Swasta, dan Multinasional

3. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

4. Seluruh Anggota IDI

5. Seluruh Masyarakat Indonesia

b. Jangkauan

Seluruh IDI Cabang dan IDI Wilayah di Indonesia bekerjasama dengan semua mitra yang terkait.

===============================================

SEKERTARIAT PANITIA

Jl.Topaz I - F/77 Panakukang Mas - Makassar (902222)

Telp. (0411) 456774 | (0411) 456774

Email : idisulsel@yahoo.com | idi_mks@yahoo.com

===========================================

NO.REKENING

0050 - 01 - 001586 - 56 - 3

BANK BRI

a.n PANPEL KEGIATAN IDI WILAYAH SULSELBAR

============================================

CP :

  • dr. Ervina Mariani, M.Kes, Sp.THT-KL : 082196262611
  • Riry : 081245360037
  • Rahma : 082189547355

 

 



  • Copyright © 2013 Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar