Selamat Datang di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar

Pemberitaan mengenai gratifikasi dokter

13 Februari 2016 - 10:03:20 - Hits : 1065 - Posted by admin

Pemberitaan mengenai gratifikasi dokter dalam beberapa hari terakhir seolah menyudutkan dokter sebagai pihak yang menyebabkan harga obat menjadi mahal. Bahkan aturan mengenai pengumpulan Satuan Kredit Profesi (SKP) dipandang sangat memberatkan keuangan dokter, yang kemudian dijadikan alasan oleh farmasi untuk mensponsori dengan syarat tertentu.

 

Menanggapi hal tersebut, Dr.Aida Suriadiredja,Sp.KK selaku Ketua Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) Pengurus Besar IDI menyampaikan bahwa SKP IDI diperoleh tidak hanya dari seminar. “Proporsi SKP dari kegiatan pembelajaran adalah 20%-30% dari target capaian 250 SKP selama 5 tahun. Artinya dalam satu tahun target SKP dari pembelajaran hanya 10 – 15 SKP. Kegiatan pembelajaran tidak hanya seminar atau symposium, dokter bisa juga memperoleh SKP pembelajaran dari membaca jurnal, mengerjakan uji diri, diskusi bersama konsulen, mengikuti pendidikan jarak jauh, dan lain-lain” jelas beliau.

 

Ternyata untuk memperoleh SKP pembelajaran, seorang dokter bisa saja tanpa mengikuti seminar sama sekali, cukup membaca jurnal dan uji diri, atau pendidikan jarak jauh. Kalaupun ingin mengikuti seminar, angka 10-15 SKP per tahun dapat diperoleh hanya dari satu kali seminar yang diselenggarakan hanya 1 atau 2 hari. “Kita mendorong dokter mengikuti kegiatan yang memberikan pengetahuan atau kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh dirinya berdasarkan self assesement. Bukan sembarangan mengikuti kegiatan ilmiah hanya atas dasar jumlah SKP yang dipromosikan oleh penyelenggara. Saat ini sudah banyak website yang menyajikan pembelajaran online bagi dokter-dokter secara gratis dan bernilai SKP IDI karena telah bekerjasama dengan IDI. Maka tidak benar jika SKP menjadi beban finansial dokter,” tambah beliau.

 

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Prof.Dr.Ilham Oetama MarsisSp.OG menyampaikan bahwa tudingan yang menyatakan bahwa SKP IDI memberatkan keuangan dokter tidak berdasar.“Kecuali kalau niat dokter mengikuti seminar di kota- kota besar , bukan fokus kepada memperoleh ilmu dari kegiatan ilmiah tersebut,tetapi mempunyai tujuan lain. Kita berharap dokter-dokter betul-betul memikirkan untuk pengembangan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang terjangkau, ” terang beliau.

 

Mengenai pernyataan Kemenkes yang bermaksud untuk menyederhanakan pengumpulan SKP, Prof.Marsis menyampaikan “CPD atau P2KB adalah ranah organisasi profesi dalam hal ini IDI karena jelas diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kemenkes sebaiknya memprioritaskan kepada menyusun regulasi yang mencerminkan penghargaan terhadap profesi kedokteran dan profesi kesehatan lainnya, agar para dokter dan tenaga kesehatan lain lebih fokus melayani masyarakat sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih meningkat.”


Info Terkait :


Tinggalkan Komentar

106 + 8 =


  • Copyright © 2013 Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar